Penahitam.com // Kabupaten Bekasi – Ditengah maraknya gelombang aksi penolakan terhadap keberlanjutan kepemimpinan Pj (Penjabat) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kabupaten Bekasi menggelar aksi damai di depan pintu gerbang Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Selasa (7/5/24).
GMBI Distrik Kabupaten Bekasi dalam aksinya menyampaikan beberapa sikap terkait evaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.
Sekretaris Distrik GMBI Kabupaten Bekasi Faisal Sukur mengatakan aksi yang digelar merupakan bagian dari fungsi sebagai kontrol sosial dan monitoring kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Tentunya di dalam agenda hari ini kita tidak punya kepentingan apapun, bahwa kita murni kita melakukan aksi bagian daripada kontrol sosial, melihat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Bekasi agar terus membuat kebijakan yang tentunya kebijakan yang pro terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi,” jelas Faisal saat ditemui usai berorasi dihadapan massa aksi damai.
Lebih lanjut, kata Faisal pihaknya sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi mengapresiasi proses pembangunan yang telah merata, serta akan terus mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Bekasi yang pro pada masyarakat.
“Termasuk ada proses pembangunan di jalan Kalimalang yang hari ini masih dilakukan, dan kita akan terus kawal karena pembangunan tersebut ini bertepatan perbatasan antara pemerintah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Dalam aksi damai kali ini Faisal menegaskan tidak ada muatan politik serta kepentingan politik praktis jelang berakhirnya masa jabatan Pj Bupati Bekasi dan Pilkada 2024. Sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI Distrik Kabupaten Bekasi akan terus melakukan evaluasi terhadap keberlangsungan pembangunan yang telah dijalan kan melalui program kebijakan Pemkab Bekasi.
“GMBI selalu melihat secara objektif bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi hari ini yang dipimpin oleh Dani Ramdan menuaikan berbagai prestasi dan tentunya kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa program-program pun juga luar biasa,” tegasnya.
“Terkait masa jabatan daripada PJ akan berakhir Itu adalah sebuah kewenangan dari pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siapa pun nanti yang akan ditunjuk, itu adalah yang terbaik untuk Kabupaten Bekasi,” imbuh Faisal.
Menurut Faisal, GMBI akan bersikap obyektif dalam mengawal kebijakan Pemkab Bekasi dalam merealisasikan pembangunan agar selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat umum.
“Kalaupun ditunjuk kembali melanjutkan kita akan terus mendukung apabila program-program tersebut itu tentunya program yang bersifat kemaslahatan untuk masyarakat dan adapun kalau Kemendagri menunjuk yang lain kita akan terus mengawal bagaimana roda organisasi pemerintahan ini dapat berjalan kebijakannya yang pro terhadap masyarakat itu sendiri,” tutupnya.
Editor: Jamaludin
Tinggalkan Balasan