Anggota DPRD Kabupaten Bekasi H.Boby Jaring Aspirasi Masyarakat Melalui Reses
Penahitam.com // Kabupaten Bekasi – Momen reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi kembali menjadi ajang curahan hati warga yang kecewa dengan buruknya infrastruktur, layanan kesehatan, serta fasilitas publik yang masih jauh dari harapan.
Dalam Reses Masa Persidangan Dua (II) Tahun Anggaran 2025, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Boby Agus Ramdan, menerima berbagai keluhan dari warga di Daerah Pemilihan (Dapil) VII, yang meliputi Kecamatan Cikarang Utara, Cikarang Selatan, dan Cikarang Timur.
Kegiatan yang digelar di Gedung Serbaguna YPP Halqoh El Istighotsah, Kampung Walahir, Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, pada Sabtu (15/02), dihadiri oleh ratusan warga yang antusias menyampaikan aspirasinya.
Dalam kesempatan tersebut, warga menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari buruknya drainase, jalan yang rusak parah, minimnya sarana olahraga, hingga fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang tidak memadai.
Wahyu (40), salah satu warga, mengungkapkan kekesalannya terhadap kondisi jalan desa yang tak kunjung diperbaiki dan buruknya drainase di tempat ia tinggal.
“Kami sudah berkali-kali mengadu, tapi sampai sekarang jalan di desa ini masih seperti kubangan! Kalau hujan, becek dan licin, kalau panas, berdebu. Saluran drainase juga dangkal,” tegas Wahyu.
Keluhan serupa disampaikan oleh Siti (39), seorang ibu rumah tangga yang menyoroti buruknya pelayanan kesehatan di puskesmas setempat serta kurangnya perhatian terhadap sektor pendidikan.
“Kami sering kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena tenaga medis terbatas. Kadang harus antre lama; bahkan ada yang terpaksa ke klinik mahal karena puskesmas tidak mampu menangani pasien,” keluh Siti.
Tak hanya itu, Siti juga mengkritik minimnya fasilitas pendidikan seperti bangku, meja, dan bangunan sekolah yang dirasa kurang memadai di tempat anak-anak mereka menimba ilmu.
“Anak-anak kami butuh ruang kelas yang layak untuk belajar. Fasilitas yang ada saat ini masih jauh dari memadai. Kami berharap ada perhatian lebih dari pemerintah,” kata Siti.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Boby Agus Ramdan menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat agar dapat terealisasi dalam program pembangunan daerah.
“Saya tidak ingin reses ini hanya menjadi formalitas. Saya akan mengawal aspirasi masyarakat agar benar-benar terealisasi. Kami butuh dukungan semua pihak agar program pembangunan bisa berjalan efektif,” ujar Boby.
Pada sektor kesehatan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengakui bahwa masih terdapat kendala yang dialami masyarakat. Kendati demikian, dinas terkait perlu segera memperbaikinya.
“Pemerintah daerah memang sudah seharusnya menjamin fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat. Namun, faktanya, secara teknis, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar layanan kesehatan bisa lebih optimal,” imbuh Boby.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Boby menegaskan bahwa di sektor pendidikan, pihaknya terus mendorong upaya perbaikan kepada dinas-dinas terkait untuk memberikan fasilitas pendidikan yang layak dan memadai kepada semua siswa.
“Meskipun upaya perbaikan terus dilakukan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait untuk menjamin dan memastikan semua siswa mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” kata Boby.
Selain itu, Boby juga menyatakan bahwa selama menjabat sebagai wakil rakyat, pihaknya terus berupaya membantu meringankan bahkan menyelesaikan beberapa persoalan yang dikeluhkan masyarakat kepadanya.
“Alhamdulillah, dengan jabatan saya hari ini, saya bisa berada di tengah masyarakat dan membantu menyelesaikan problem yang menghantui mereka,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Karangraharja, Suhendra, berharap kehadiran Boby Agus Ramdan sebagai wakil rakyat dapat membawa perubahan nyata bagi desanya.
“Saya berharap dengan adanya reses ini, Desa Karangraharja bisa menjadi barometer dan acuan bagi desa-desa lainnya,” tandasnya.
Sebagai agenda rutin DPRD, hasil dari reses ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan dan penganggaran pembangunan daerah. Warga pun berharap janji yang disampaikan benar-benar terealisasi, bukan sekadar seremonial tahunan.
(Red)
