Tak Hanya Abaikan K3, Proyek Drainase Pasirgombong Diduga Tanpa Pengawas Dinas Dan Konsultan
Penahitam.com // KABUPATEN BEKASI – Pelaksanaan proyek pembangunan drainase di Jalan Raya Industri No. 33, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, terus menuai sorotan. Selain persoalan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dipertanyakan, proyek tersebut juga disorot terkait minimnya pengawasan di lapangan hingga munculnya dugaan upaya pemberian uang kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Berdasarkan konfirmasi redaksi melalui pesan singkat kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Pasirgombong, Senin (9/11/2026), diketahui bahwa perwakilan BPD telah melakukan pertemuan langsung dengan pihak penyedia jasa guna menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Dalam kunjungan awak media ke Kantor Desa Pasirgombong pada hari yang sama, salah seorang anggota BPD secara tegas menyampaikan bahwa dirinya telah menolak pemberian berupa “kue” atau sejumlah uang yang diduga disodorkan oleh pihak kontraktor pelaksana.
Sikap penolakan tersebut menjadi perhatian tersendiri di tengah tuntutan masyarakat agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta tidak mengabaikan kepentingan publik.
Pasalnya, aktivitas pengerjaan drainase tersebut dikeluhkan berdampak terhadap kelancaran lalu lintas, menimbulkan polusi debu, serta meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Kondisi tersebut diperparah dengan dugaan tidak optimalnya penerapan standar K3, seperti tidak tersedianya safety line, rambu-rambu peringatan, dan petugas pengatur lalu lintas (flagman) di sekitar area pekerjaan.
Sorotan tidak berhenti pada persoalan keselamatan. Pengawasan teknis proyek yang menelan anggaran ratusan juta rupiah dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 itu juga menjadi pertanyaan.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, tidak terlihat keberadaan konsultan pengawas maupun petugas lapangan dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi.
Kondisi tersebut diperkuat dengan keterangan Aryo, salah seorang pekerja yang ditemui di lokasi. Ia mengungkapkan bahwa pengawas maupun mandor proyek jarang terlihat berada di area pengerjaan.
“Konsultan dan pengawas dari dinas tidak ada di lokasi. Mandor juga jarang datang,” ungkap Aryo saat dikonfirmasi awak media.
Padahal, berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan bertajuk Pembangunan Drainase Jalan Industri tersebut dilaksanakan oleh CV. Rachel Bintang Konstruksi dengan nilai anggaran sebesar Rp777.947.981,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026. Proyek tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 75 hari kalender.
Besarnya nilai anggaran tersebut semestinya diimbangi dengan pengawasan yang optimal, baik dari sisi kualitas pekerjaan, ketepatan pelaksanaan, maupun penerapan standar keselamatan kerja. Terlebih, lokasi proyek berada di kawasan industri dengan aktivitas kendaraan dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi.
Penolakan pemberian uang oleh anggota BPD Pasirgombong sekaligus menjadi catatan penting agar proses pengawasan terhadap proyek pemerintah tetap berjalan secara independen dan bebas dari kepentingan tertentu.
Masyarakat kini menantikan langkah konkret DSDABMBK Kabupaten Bekasi untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Jangan sampai lemahnya pengawasan justru membuka ruang terjadinya penyimpangan, sementara keselamatan pengguna jalan menjadi taruhan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV. Rachel Bintang Konstruksi selaku kontraktor pelaksana maupun DSDABMBK Kabupaten Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pemberian uang kepada anggota BPD serta persoalan pengawasan dan penerapan K3 di lokasi proyek.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan serta kaidah jurnalistik.(Ang)
