CV Rachel Bintang Konstruksi Jadi Sorotan, Proyek Drainase Pasirgombong Dikeluhkan Pengguna Jalan
Penahitam.com // KABUPATEN BEKASI – Pelaksanaan proyek pembangunan drainase di Jalan Raya Industri No. 33, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan. Persoalan dugaan minimnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kemacetan lalu lintas, hingga debu yang mengganggu aktivitas pelaku usaha di sekitar lokasi kini menjadi keluhan masyarakat.
Proyek yang menelan anggaran APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp777.947.981 tersebut tidak hanya dituntut selesai sesuai target, tetapi juga wajib menjamin keselamatan masyarakat selama proses pengerjaan berlangsung.
Keluhan warga rupanya sampai ke telinga Pemerintah Desa Pasirgombong. Kepala Desa Pasirgombong, Acep Karna, S.Sos., mengaku telah menerima laporan masyarakat dan berencana memanggil kontraktor pelaksana untuk meminta klarifikasi.
“Terkait proyek tersebut, Pemdes juga sudah menerima keluhan dari warga. Oleh karena itu, rencananya hari Senin kita akan panggil pihak kontraktor pelaksana ke kantor desa untuk dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban,” tegas Acep Karna saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).
Langkah Pemdes tersebut menjadi perhatian, mengingat aktivitas pengerjaan drainase berada di kawasan Jalan Raya Industri yang memiliki mobilitas kendaraan dan aktivitas usaha cukup tinggi.
Minimnya fasilitas pengamanan proyek, apabila terbukti di lapangan, berpotensi menimbulkan risiko bagi pengguna jalan maupun pekerja. Rambu peringatan, safety barrier, penerangan, serta pengaturan arus kendaraan seharusnya menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan oleh pelaksana pekerjaan.
Anggaran Hampir Rp778 Juta, Pengawasan Jangan Sampai Kendor
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan bertajuk “Pembangunan Drainase Jalan Industri” tersebut dilaksanakan oleh CV Rachel Bintang Konstruksi di bawah naungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi.
Proyek ini memiliki nilai kontrak Rp777.947.981,00 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026. Masa pelaksanaan ditetapkan selama 75 hari kalender, mulai 14 Oktober hingga 27 Desember 2026, dengan Nomor SPK 000.3.3/428/SPK/PJL-DSDABMBK/APBD/2026.
Dengan nilai anggaran yang hampir mencapai Rp778 juta, publik tentu berhak mempertanyakan sejauh mana pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut, termasuk kepatuhan kontraktor terhadap ketentuan K3 dan perlindungan keselamatan masyarakat.
Jangan sampai pembangunan yang bertujuan memperbaiki infrastruktur justru menimbulkan persoalan baru bagi warga dan pengguna jalan.
Pemdes Bergerak, DSDABMBK Jangan Tutup Mata
Pemanggilan kontraktor oleh Pemdes Pasirgombong diharapkan tidak berhenti sebatas klarifikasi. Dinas terkait juga perlu turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pekerjaan, kelengkapan fasilitas K3, serta kesesuaian pelaksanaan proyek dengan ketentuan kontrak.
Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji pembenahan. Sebab, keselamatan pengguna jalan dan kenyamanan warga bukan persoalan tambahan, melainkan kewajiban yang harus diperhatikan sejak awal pengerjaan proyek.
Kini, publik menunggu keberanian pihak kontraktor untuk memberikan penjelasan dan keseriusan DSDABMBK Kabupaten Bekasi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Proyek boleh dikebut, tetapi keselamatan jangan dikorbankan. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya melalui hasil pembangunan, tetapi juga melalui proses pengerjaan yang aman dan tertib.(Ang)
